Fraksi Gabungan dari Partai Gerindra dan Golkar (Fraksi Karya Indonesia Raya) menyampaikan pemandangan umum fraksi atas Raperda Kota Mojokerto tentang RPJMD Kota Mojokerto tahun 2025-2029.

Bahwa RPJMD adalah dokumen administratif, yang merupakan pedoman strategis pembangunan jangka menengah yang harus disusun secara komprehensif, matang, dan inklusif sesuai kebutuhan masyarakat dan daerah itu sendiri. secara umum kami menyampaikan bahwa penyusunan RPJMD ini harus mengacu pada sejumlah regulasi penting seperti uu no. 25/2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU No. 23/2014 tentang pemerintahan daerah, serta permendagri no. 86/2017. juga pentingnya pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang sejalan dengan target pembangunan nasional dan daerah.

Adanya perubahan terkait beberapa program prioritas nasional yang harus diakomodasi dalam  RPJMD 2025–2029 dan juga program program daerah yang sangat penting sehingga kami fraksi karya indonesia raya sangat mendukung dan mendorong perubahan rpjmd ini untuk dilakukan lebih baik dan berkualitas.

selanjutnya, fraksi karya indonesia raya melalui pemandangan umum ini menyampaikan beberapa pendapat yang diharapkan menjadi perhatian kita bersama, antara lain :

1. fraksi karya indonesia raya berpendapat bahwa dalam rpjmdini lebih detil mempersiapkan strategi pencapaian pemerataan peningkatan kualitas pendidikan antar sekolah, baik kurikulum, sarana prasarana sekolah dan tenaga pendidik  sehingga kesenjangan semakin sempit dan pada akhirnya masyarakat dapat menikmati kualitas pendidikan yang sama.
2. Persoalan pembangunan infrastruktur yang sampai saat ini masih menjadi keluhan utama di masyarakat adalah tentang penanganan banji khususnya dimusim hujan, hal ini hendaknya perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius dan  dilakukan secara terencana, komprehensif dan menggunakan teknologi yang memadai, tidak bisa bersifat insidental.
3. Persoalan penanganan sampah rumah tangga juga patut mendapat prioritas utama, menurut kami pengananan sampah ini tidak bisa terus menerus dilakukan dengan sistim open damping  seperti sekarang karena pengolahan sampah  yang tidak memadai akan memberikan dampak buruk bukan hanya lingkungan dan kesehatan di masyarakat.
4. Bahwa undang-undang nomor 1 tahun 2022, yang mensyaratkan alokasi belanja pegawai maksimal 30% dari total apbd kota mojokerto. belanja pegawai kita saat ini berada di atas 35%  yang artinya pemerintah harus turunkan. ini bukan pekerjaan mudah tapi harus dilakukan.menurut hemat kami, solusi dari persoalan tersebut hanya bisa dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yakni menaikkan pendapatan daerah atau mengurangi pengeluaran/belanja untuk itu, optimalisasi pendapatan asli daerah menjadi point penting dalam mendukung pembangunan kota mojokerto ke depan.

secara umum, fraksi karya indonesia raya mendukung pentingnya dokumen rpjmd sebagai arah kebijakan pembangunan daerah, serta menekankan perlunya koordinasi, informasi , sinergi dan sinkronisasi (KISS) antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan pelaksanaan program-program strategis berjalan efektif dan tepat sasaran.