FRAKSI PKS MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA MOJOKERTO TENTANG RPJMD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2029

Image

giliran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pemandangan umum fraksi atas Raperda RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2025-2029 yang dibacakan langsung oleh Bapak Budiarto.

Program-program pembangunan serta bagi DPRD Kota Mojokerto dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. kami    memahami bahwa penyusunan RPJMD ini telah melalui tahapan yang komprehensif, mencakup analisis mendalam terhadap kondisi daerah dari berbagai aspek. Namun demikian, kami  perlu  menekankan  bahwa kualitas dokumen perencanaan  yang  baik, seperti ini, hanyalah langkah awal. Tujuan utama adalah bagaimana visi dan misi pembangunan yang RPJMD tertuang dapat diwujudkan secara nyata. Sebagai fungsi pengawasan, tugas kami di legislatif adalah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan RPJMD  ini nantinya  dapat  berjalan  secara  efektif dan efisien, memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mencapai target-target kinerja daerah yang telah ditetapkan. oleh karena itu, Fraksi PKS dalam kesempatan ini memberikan beberapa catatan kritis terhadap rancangan RPJMD tahun 2025-2029, khususnya terkait strategi implementasi dan mekanisme  evaluasi  untuk  menjamin  keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Fraksi PKS mencatat komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan kemandirian fiskal. meskipun  Kota  Mojokerto masih berada dalam kategori kemandirian fiskal "sedang" dan memiliki rasio ketergantungan keuangan daerah "sangat tinggi" (rata-rata 73,08% dari 2020-2024), upaya untuk menekan belanja pegawai dan mengoptimalkan penyerapan anggaran adalah langkah yang patut diapresiasi.

Disebutkan bahwa rencana penekanan proporsi belanja  pegawai hingga mencapai  30,00%  pada tahun  2026  dan  29,93% pada tahun 2030, sesuai amanat undang undang No.1 tahun 2022. Target ini penting untuk memfokuskan anggaran  pada belanja  barang  dan jasa  serta belanja  modal guna  mendukung pembangunan. bagaimana Pemerintah Kota Mojokerto memastikan penurunan proporsi belanja pegawai ini tidak berdampak negatif pada kesejahteraan atau produktivitas aparatur sipil negara yang ada, mengingat adanya antisipasi penerimaan pegawai baru di masa depan, apa saja strategi konkret selain pertimbangan pemenuhan gaji untuk mencapai target ini secara berkelanjutan.

Silpa tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp 376,579 Miliar,  menunjukkan besarnya anggaran belanja yang tidak terserap. Meskipun proyeksi silpa untuk 2026-2030 diproyeksikan akan lebih rendah dan dioptimalkan untuk membiayai belanja, ada penekanan akan urgensi "perbaikan sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyerapan  anggaran".

Rasio ruang fiskal kota mojokerto menunjukkan tren penurunan dari 26,85% pada tahun 2020 menjadi 11,87% pada tahun 2024, mengindikasikan semakin terbatasnya fleksibilitas anggaran. bagaimana Pemerintah Kota Mojokerto akan lebih selektif dan efisiensi dalam menetapkan prioritas pembangunan serta mengeksplorasi skema pembiayaan seperti Public Private Partnership (PPP) atau optimalisasi  TJSL untuk  mendukung program-program strategis di tengah keterbatasan ruang fiskal ini?

kami   mengapresiasi    laju   pertumbuhan   ekonomi kota  mojokerto  yang  bangkit  dan  mencapai  5,32% pada tahun 2024,  di atas rata-rata jawa timur dan nasional. peningkatan PDRB per kapita juga menunjukkan perbaikan perekonomian kota dengan jelas  disebutkan adanya "keterbatasan lahan" untuk   pengembangan investasi skala besar/menengah dan "daya tarik investasi yang kalah bersaing"  dengan  daerah sekitar  yang menawarkan insentif lebih memadai.  

kendala regulasi  dan  birokrasi yang kompleks, termasuk  ketidakpastian  kebijakan  dan  proses perizinan    yang    panjang,    adalah    tantangan tersendiri, sedangkan RPJMD menargetkan pembentukan sistem investasi yang efisien  dan komprehensif,  pelayanan yang cepat dan responsif, serta penyederhanaan regulasi.  apa langkah-langkah  konkret  dan  terukur Pemerintah Kota untuk menyederhanakan regulasi serta memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor

RPJMD menyoroti secara khusus akan optimalisasi sektor perdagangan dan jasa melalui pengembangan pariwisata urban dan kultural. apa rencana spesifik untuk memperkuat  city branding dan meningkatkan promosi pariwisata guna menarik lebih banyak kunjungan dan investasi di sektor ini?

Kami juga mencatat tingginya indeks risiko bencana (IRB) Kota Mojokerto terhadap cuaca ekstrem, bahkan menempati posisi pertama di indonesia pada tahun 2023 dengan nilai 20,40. Indeks ketahanan daerah (IKD) Kota Mojokerto  juga masih dalam kategori "rendah" (0,37    pada   2024), menunjukkan banyak tantangan dalam kesiapsiagaan

isu yang paling krusial adalah belum adanya BPBD. sedangkan  saat  ini  penanganan  bencana masih   menjadi  tanggung  jawab  satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). ketiadaan BPBD ini menyebabkan diperlukannya anggaran lebih dan bantuan dari daerah lain, serta pembentukannya belum menjadi agenda prioritas kota.

banjir / genangan masih sering terjadi akibat kerusakan saluran, serta buruknya fungsi drainase yang dipenuhi oleh sampah dan sedimen. serta  kesadaran masyarakat terhadap pembuangan dan penanganan sampah yang tepat masih rendah.

bagaimana rencana pengembangan  dan implementasi ews  (Early Warning System) yang  terintegrasi   secara efektif   untuk   meminimalisir   dampak   bencana cuaca ekstrem dan banjir, serta bagaimana memastikan informasi peringatan dini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara cepat?

untuk ketahanan pangan meskipun angka kecukupan energi (AKE) Kota Mojokerto melebihi target ideal dan pola pangan harapan  (pph)  menunjukkan  diversifikasi  pangan yang  cukup   baik,   kami   melihat   adanya    potensi kerentanan dalam kemandirian pangan lokal. defisit beras seluruh  tiga   kecamatan   di  kota mojokerto  berada dalam kondisi defisit  beras yang  signifikan,   dengan  proyeksi  defisit  akan terus  berlanjut  hingga  tahun  2029  (defisit  86% pada 2024, diproyeksikan 83% pada 2029). bagaimana   pemerintah   kota   mojokerto  akan mengatasi   defisit    beras    ini,   apakah    dengan fokus pada peningkatan produksi lokal melalui inovasi pertanian urban, ataukah dengan memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan dari luar daerah  secara  lebih  stabil dan terjamin? terjadi penyusutan     lahan     pertanian     yang drastis  (5-10%  setiap  tahun)  akibat  alih   fungsi lahan,    dan    belum    ada    proteksi    kuat    dari pemerintah  kota  mojokerto  untuk  melindungi kawasan     pertanian. proyeksi menunjukkan penurunan luas lahan pertanian dari 726,39 hektare pada 2024 menjadi hanya 55,10 hektare pada  2044.  apa langkah-langkah  agresif   dan regulasi  yang  akan  segera  diterapkan  untuk melindungi lahan pertanian abadi yang tersisa dan menghentikan laju alih fungsi lahan yang masif?

realisasi  RTH Kota Mojokerto masih di bawah 20% dan terdapat  defisit  lahan  sebesar  560,57  hektare untuk memenuhi kebutuhan RTH dan lahan cadangan. mengingaT defisit RTH yang  sangat besar,  apakah   strategi   penyediaan  taman   di tingkat RT/RT dan taman atap saja sudah cukup agresif,  ataukah diperlukan   identifikasi dan perlindungan lahan yang lebih luas untuk RTH serta  penegakan  hukum  yang  tegas  terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai.

bagaimana Juga RPJMD akan memperkuat  strategi   edukasi   dan  penegakan yang   lebih   efektif  untuk  mengubah  perilaku masyarakat secara fundamental dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik, serta memastikan   tersedianya   infrastruktur yang memadai untuk penanganan limbah secara terpadu?

Kota Mojokerto masih bergantung    pada    daerah    lain    untuk kebutuhan air  bersih, dengan masalah kualitas air  dan  debit  pdam  yang  tidak  konsisten.  apa strategi diversifikasi sumber air atau penguatan kerja sama regional yang lebih kuat untuk mengurangi ketergantungan ini dan menjamin ketersediaan air bersih yang berkualitas bagi seluruh masyarakat? 

Fraksi PKS mengapresiasi  peningkatan  signifikan  dalam berbagai indikator kinerja kesehatan seperti umur harapan hidup,  indeks  keluarga  sehat  (IKS),  dan penurunan prevalensi stunting. capaian di bidang pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga menunjukkan tren positif. namun,  beberapa  tantangan masih perlu menjadi perhatian:

terdapat tantangan dalam pemerataan akses, kualitas SDM pendidik dan kesehatan, serta kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan sanitasi. meskipun ada peningkatan IKS, tantangan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan sanitasi masih ada. Program inovatif dan berkelanjutan seperti apa yang akan digalakkan untuk secara fundamental mengubah perilaku masyarakat terkait sanitasi dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bagaimana pemerintah Kota Mojokerto akan mengintegrasikan upaya   ini   dengan   program kesehatan dan lingkungan lainnya?

Fraksi PKS Juga sangat   mengapresiasi   capaian   100%    dalam pemanfaatan  hasil  kelitbangan  dan  implementasi rencana kelitbangan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024,  yang   menunjukkan   efektivitas dalam   mengintegrasikan  temuan  riset  ke  dalam kebijakan.  indeks  inovasi  daerah  juga  meningkat pesat.

bagaimana  peran kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi dan sektor swasta,  akan  dioptimalkan  untuk  mendorong ekosistem inovasi yang lebih dinamis?

Fraksi PKS memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah Kota Mojokerto dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, yang terbukti dari indeks reformasi birokrasi dengan kategori peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), perolehan opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)" dari BPK secara konsisten, serta persentase penegakan peraturan daerah yang mencapai 100%.

Meskipun demikian, ada beberapa catatan kritis dan pertanyaan mendasar:  bagaimana Pemerinta Kota Mojokerto  akan secara proaktif meningkatkan kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD, termasuk peningkatan kompetensi SDM dan alokasi anggaran yang memadai,  agar  kepuasan masyarakat  terhadap  fungsi  legislatif  dapat meningkat?

Juga Masih ada "kesenjangan   data   kependudukan" dan  belum  semua  layanan  publik  berbasis NIK. apa  rencana  detail  dan  target  waktu  untuk mengimplementasikan transformasi digital secara komprehensif di seluruh layanan publik dan administrasi pemerintahan, termasuk pemanfaatan NIK secara penuh, untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat?

Masih ditemukan keterbatasan dalam profesionalisme Aparatur, yang terlihat dari persentase  ASN  yang  mengikuti pendidikan  dan pelatihan   yang menurun di beberapa tahun. selain itu, kurangnya optimalnya Sosialisasi Perda menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan. bagaimana pemerintah  kota  mojokerto  akan memastikan program pengembangan kompetensi ASN berjalan konsisten dan efektif, serta bagaimana strategi untuk meningkatkan sosialisasi perda kepada masyarakat agar kepatuhan dan  efektivitas  penegakan  hukum dapat meningkat?

Fraksi PKS memahami bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah RPJMD tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan krusial dalam menentukan arah pembangunan  kota mojokerto ke depan. catatan kritis dan pertanyaan yang kami ajukan ini adalah bentuk kontribusi aktif kami sebagai wakil rakyat, berlandaskan analisis mendalam terhadap dokumem yang disediakan, dengan harapan agar setiap program dan kebijakan yang akan dijalankan berdasarkan RPMJD ini benar-benar berdampak positif, transparan,  akuntabel,  efektif,  dan  efisien  demi tercapainya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kota mojokerto.

Fraksi PKS sangat  berharap, tanggapan  dan  penjelasan dari  pihak  eksekutif  dapat  memberikan  kejelasan komprehensif atas setiap poin yang kami sampaikan, dilengkapi  dengan  data  dan  proyeksi  yang  valid, demi    terciptanya     fondasi    pembangunan     yang kokoh   dan   berkelanjutan   bagi   kota   mojokerto demi terwujudnya   masyarakat   kota   mojokerto yang   adil   dalam    kesejahteraan   dan   sejahtera dalam keadilan.