FRAKSI PKS MENYAMPAIKAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA MOJOKERTO TENTANG RPJMD KOTA MOJOKERTO TAHUN 2025-2029
giliran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan pemandangan umum fraksi atas Raperda RPJMD Kota Mojokerto Tahun 2025-2029 yang dibacakan langsung oleh Bapak Budiarto.
Program-program pembangunan serta bagi DPRD Kota Mojokerto dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. kami memahami bahwa penyusunan RPJMD ini telah melalui tahapan yang komprehensif, mencakup analisis mendalam terhadap kondisi daerah dari berbagai aspek. Namun demikian, kami perlu menekankan bahwa kualitas dokumen perencanaan yang baik, seperti ini, hanyalah langkah awal. Tujuan utama adalah bagaimana visi dan misi pembangunan yang RPJMD tertuang dapat diwujudkan secara nyata. Sebagai fungsi pengawasan, tugas kami di legislatif adalah untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan RPJMD ini nantinya dapat berjalan secara efektif dan efisien, memberikan dampak signifikan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, serta mencapai target-target kinerja daerah yang telah ditetapkan. oleh karena itu, Fraksi PKS dalam kesempatan ini memberikan beberapa catatan kritis terhadap rancangan RPJMD tahun 2025-2029, khususnya terkait strategi implementasi dan mekanisme evaluasi untuk menjamin keberhasilan pembangunan di masa mendatang.
Fraksi PKS mencatat komitmen Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan efisiensi anggaran dan kemandirian fiskal. meskipun Kota Mojokerto masih berada dalam kategori kemandirian fiskal "sedang" dan memiliki rasio ketergantungan keuangan daerah "sangat tinggi" (rata-rata 73,08% dari 2020-2024), upaya untuk menekan belanja pegawai dan mengoptimalkan penyerapan anggaran adalah langkah yang patut diapresiasi.
Disebutkan bahwa rencana penekanan proporsi belanja pegawai hingga mencapai 30,00% pada tahun 2026 dan 29,93% pada tahun 2030, sesuai amanat undang undang No.1 tahun 2022. Target ini penting untuk memfokuskan anggaran pada belanja barang dan jasa serta belanja modal guna mendukung pembangunan. bagaimana Pemerintah Kota Mojokerto memastikan penurunan proporsi belanja pegawai ini tidak berdampak negatif pada kesejahteraan atau produktivitas aparatur sipil negara yang ada, mengingat adanya antisipasi penerimaan pegawai baru di masa depan, apa saja strategi konkret selain pertimbangan pemenuhan gaji untuk mencapai target ini secara berkelanjutan.
Silpa tertinggi tercatat pada tahun 2022 sebesar Rp 376,579 Miliar, menunjukkan besarnya anggaran belanja yang tidak terserap. Meskipun proyeksi silpa untuk 2026-2030 diproyeksikan akan lebih rendah dan dioptimalkan untuk membiayai belanja, ada penekanan akan urgensi "perbaikan sistem sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran".
Rasio ruang fiskal kota mojokerto menunjukkan tren penurunan dari 26,85% pada tahun 2020 menjadi 11,87% pada tahun 2024, mengindikasikan semakin terbatasnya fleksibilitas anggaran. bagaimana Pemerintah Kota Mojokerto akan lebih selektif dan efisiensi dalam menetapkan prioritas pembangunan serta mengeksplorasi skema pembiayaan seperti Public Private Partnership (PPP) atau optimalisasi TJSL untuk mendukung program-program strategis di tengah keterbatasan ruang fiskal ini?
kami mengapresiasi laju pertumbuhan ekonomi kota mojokerto yang bangkit dan mencapai 5,32% pada tahun 2024, di atas rata-rata jawa timur dan nasional. peningkatan PDRB per kapita juga menunjukkan perbaikan perekonomian kota dengan jelas disebutkan adanya "keterbatasan lahan" untuk pengembangan investasi skala besar/menengah dan "daya tarik investasi yang kalah bersaing" dengan daerah sekitar yang menawarkan insentif lebih memadai.
kendala regulasi dan birokrasi yang kompleks, termasuk ketidakpastian kebijakan dan proses perizinan yang panjang, adalah tantangan tersendiri, sedangkan RPJMD menargetkan pembentukan sistem investasi yang efisien dan komprehensif, pelayanan yang cepat dan responsif, serta penyederhanaan regulasi. apa langkah-langkah konkret dan terukur Pemerintah Kota untuk menyederhanakan regulasi serta memangkas birokrasi yang berbelit, sehingga dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan menarik bagi investor
RPJMD menyoroti secara khusus akan optimalisasi sektor perdagangan dan jasa melalui pengembangan pariwisata urban dan kultural. apa rencana spesifik untuk memperkuat city branding dan meningkatkan promosi pariwisata guna menarik lebih banyak kunjungan dan investasi di sektor ini?
Kami juga mencatat tingginya indeks risiko bencana (IRB) Kota Mojokerto terhadap cuaca ekstrem, bahkan menempati posisi pertama di indonesia pada tahun 2023 dengan nilai 20,40. Indeks ketahanan daerah (IKD) Kota Mojokerto juga masih dalam kategori "rendah" (0,37 pada 2024), menunjukkan banyak tantangan dalam kesiapsiagaan
isu yang paling krusial adalah belum adanya BPBD. sedangkan saat ini penanganan bencana masih menjadi tanggung jawab satuan Polisi Pamong Praja (satpol PP). ketiadaan BPBD ini menyebabkan diperlukannya anggaran lebih dan bantuan dari daerah lain, serta pembentukannya belum menjadi agenda prioritas kota.
banjir / genangan masih sering terjadi akibat kerusakan saluran, serta buruknya fungsi drainase yang dipenuhi oleh sampah dan sedimen. serta kesadaran masyarakat terhadap pembuangan dan penanganan sampah yang tepat masih rendah.
bagaimana rencana pengembangan dan implementasi ews (Early Warning System) yang terintegrasi secara efektif untuk meminimalisir dampak bencana cuaca ekstrem dan banjir, serta bagaimana memastikan informasi peringatan dini dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat secara cepat?
untuk ketahanan pangan meskipun angka kecukupan energi (AKE) Kota Mojokerto melebihi target ideal dan pola pangan harapan (pph) menunjukkan diversifikasi pangan yang cukup baik, kami melihat adanya potensi kerentanan dalam kemandirian pangan lokal. defisit beras seluruh tiga kecamatan di kota mojokerto berada dalam kondisi defisit beras yang signifikan, dengan proyeksi defisit akan terus berlanjut hingga tahun 2029 (defisit 86% pada 2024, diproyeksikan 83% pada 2029). bagaimana pemerintah kota mojokerto akan mengatasi defisit beras ini, apakah dengan fokus pada peningkatan produksi lokal melalui inovasi pertanian urban, ataukah dengan memperkuat sistem distribusi dan cadangan pangan dari luar daerah secara lebih stabil dan terjamin? terjadi penyusutan lahan pertanian yang drastis (5-10% setiap tahun) akibat alih fungsi lahan, dan belum ada proteksi kuat dari pemerintah kota mojokerto untuk melindungi kawasan pertanian. proyeksi menunjukkan penurunan luas lahan pertanian dari 726,39 hektare pada 2024 menjadi hanya 55,10 hektare pada 2044. apa langkah-langkah agresif dan regulasi yang akan segera diterapkan untuk melindungi lahan pertanian abadi yang tersisa dan menghentikan laju alih fungsi lahan yang masif?
realisasi RTH Kota Mojokerto masih di bawah 20% dan terdapat defisit lahan sebesar 560,57 hektare untuk memenuhi kebutuhan RTH dan lahan cadangan. mengingaT defisit RTH yang sangat besar, apakah strategi penyediaan taman di tingkat RT/RT dan taman atap saja sudah cukup agresif, ataukah diperlukan identifikasi dan perlindungan lahan yang lebih luas untuk RTH serta penegakan hukum yang tegas terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai.
bagaimana Juga RPJMD akan memperkuat strategi edukasi dan penegakan yang lebih efektif untuk mengubah perilaku masyarakat secara fundamental dalam pengelolaan sampah dan limbah domestik, serta memastikan tersedianya infrastruktur yang memadai untuk penanganan limbah secara terpadu?
Kota Mojokerto masih bergantung pada daerah lain untuk kebutuhan air bersih, dengan masalah kualitas air dan debit pdam yang tidak konsisten. apa strategi diversifikasi sumber air atau penguatan kerja sama regional yang lebih kuat untuk mengurangi ketergantungan ini dan menjamin ketersediaan air bersih yang berkualitas bagi seluruh masyarakat?
Fraksi PKS mengapresiasi peningkatan signifikan dalam berbagai indikator kinerja kesehatan seperti umur harapan hidup, indeks keluarga sehat (IKS), dan penurunan prevalensi stunting. capaian di bidang pendidikan seperti rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah juga menunjukkan tren positif. namun, beberapa tantangan masih perlu menjadi perhatian:
terdapat tantangan dalam pemerataan akses, kualitas SDM pendidik dan kesehatan, serta kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dan sanitasi. meskipun ada peningkatan IKS, tantangan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan sanitasi masih ada. Program inovatif dan berkelanjutan seperti apa yang akan digalakkan untuk secara fundamental mengubah perilaku masyarakat terkait sanitasi dan pengelolaan lingkungan hidup, serta bagaimana pemerintah Kota Mojokerto akan mengintegrasikan upaya ini dengan program kesehatan dan lingkungan lainnya?
Fraksi PKS Juga sangat mengapresiasi capaian 100% dalam pemanfaatan hasil kelitbangan dan implementasi rencana kelitbangan secara konsisten dari tahun 2020 hingga 2024, yang menunjukkan efektivitas dalam mengintegrasikan temuan riset ke dalam kebijakan. indeks inovasi daerah juga meningkat pesat.
bagaimana peran kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti perguruan tinggi dan sektor swasta, akan dioptimalkan untuk mendorong ekosistem inovasi yang lebih dinamis?
Fraksi PKS memberikan apresiasi tinggi atas capaian Pemerintah Kota Mojokerto dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, yang terbukti dari indeks reformasi birokrasi dengan kategori peningkatan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), perolehan opini "wajar tanpa pengecualian (WTP)" dari BPK secara konsisten, serta persentase penegakan peraturan daerah yang mencapai 100%.
Meskipun demikian, ada beberapa catatan kritis dan pertanyaan mendasar: bagaimana Pemerinta Kota Mojokerto akan secara proaktif meningkatkan kualitas pelayanan di Sekretariat DPRD, termasuk peningkatan kompetensi SDM dan alokasi anggaran yang memadai, agar kepuasan masyarakat terhadap fungsi legislatif dapat meningkat?
Juga Masih ada "kesenjangan data kependudukan" dan belum semua layanan publik berbasis NIK. apa rencana detail dan target waktu untuk mengimplementasikan transformasi digital secara komprehensif di seluruh layanan publik dan administrasi pemerintahan, termasuk pemanfaatan NIK secara penuh, untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kemudahan akses bagi masyarakat?
Masih ditemukan keterbatasan dalam profesionalisme Aparatur, yang terlihat dari persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang menurun di beberapa tahun. selain itu, kurangnya optimalnya Sosialisasi Perda menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami aturan. bagaimana pemerintah kota mojokerto akan memastikan program pengembangan kompetensi ASN berjalan konsisten dan efektif, serta bagaimana strategi untuk meningkatkan sosialisasi perda kepada masyarakat agar kepatuhan dan efektivitas penegakan hukum dapat meningkat?
Fraksi PKS memahami bahwa pembahasan rancangan peraturan daerah RPJMD tahun 2025-2029 ini merupakan tahapan krusial dalam menentukan arah pembangunan kota mojokerto ke depan. catatan kritis dan pertanyaan yang kami ajukan ini adalah bentuk kontribusi aktif kami sebagai wakil rakyat, berlandaskan analisis mendalam terhadap dokumem yang disediakan, dengan harapan agar setiap program dan kebijakan yang akan dijalankan berdasarkan RPMJD ini benar-benar berdampak positif, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien demi tercapainya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat kota mojokerto.
Fraksi PKS sangat berharap, tanggapan dan penjelasan dari pihak eksekutif dapat memberikan kejelasan komprehensif atas setiap poin yang kami sampaikan, dilengkapi dengan data dan proyeksi yang valid, demi terciptanya fondasi pembangunan yang kokoh dan berkelanjutan bagi kota mojokerto demi terwujudnya masyarakat kota mojokerto yang adil dalam kesejahteraan dan sejahtera dalam keadilan.
