LINK TERKAIT

Rapat Dengar Pendapat Komisi 3

DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat dengar pendapat dengan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, dan Camat di Kota Mojokerto di ruang rapat DPRD , Jalan Gajah Mada, Nomor 145, Kota Mojokerto, Jawa timur, Rabu (9/2/2022)
 
Pada kesempatan tersebut, Komisi III memberikan kesempatan kepada Gapoktan untuk mengutarakan aspirasinya. Sekertaris Gapoktan menyatakan bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan yang terjadi tentang harga sewa sawah beserta pajak namun terbitnya perwali baru menjadi keresahan bagi mereka. Dulu petani menyewa dengan harga sekitar 7,5 juta per hektar, sekarang naik menjadi 15 juta termasuk pajaknya. Petani merasa keberatan karena harga sewa yang mahal dan keuntungan yang diperoleh tidak banyak. Perwakilan Gapoktan mengatakan “Kami petani memperoleh keuntungan yang tidak banyak karena petani bukan seperti pebisnis atau pengusaha lainnya. Jika petani masih harus dibebani lagi dengan harga sewa yang mahal, kami sebagai petani merasa berat dan tidak mendapatkan apa-apa“. Perwakilan lain juga menyampaikan bahwa “Petani kita itu 3M yaitu Miskin modal, Miskin ekonomi, Miskin teknologi“ tutupnya.
 
Komisi III menanggapi bahwa terkait nilai harga sewa, itu berdasarkan KJPP dan KJPP tidak ada hubungannya dengan teknologi pertanian dan sebagainya. Pemerintah tidak bisa seenaknya menentukan harga sendiri tanpa ada kajian. “Harapan kami sebagai anggota dewan, petani harus memahami bahwa ada penertiban terhadap aset di kota Mojokerto dan petani juga perlu memahami bahwa bukan kewenangan kami untuk merubah kebijakan Walikota tetapi kami bisa membantu untuk merekomendasikan permasalahan ini“. tambah Komisi III.
 
Kabag Hukum menyampaikan bahwa selama ini tanah disewakan kepada petani dilakukan oleh Lurah masing-masing dengan harga yang tidak terukur atau tidak seperti biasanya (dapat berganti-ganti). Jika di Badan Milik Daerah itu harus terukur dengan nilai kewajaran yang dilakukan oleh konsultan independen. “Jadi yang menafsir harga tanah pertanian di seluruh Kota Mojokerto sebagai dasar penyewaan ini adalah appraisal independen”. Imbuhnya. 
 
BPKPD juga menambahkan bahwa yang menjadi keresahan petani adalah pembayaran sewa dan pajak secara bersamaan, padahal sesuai dengan perwali disebutkan bahwa pembayaran pajak tidak harus bersamaan pembayarannya dengan sewa tetapi pebayaran pajak tetap harus dibayarkan sesuai pelaksanaan sewa. Terkait dengan besarnya biaya pajak yang dinilai terlalu besar, pihak yang menyewa bisa melakukan pengajuan keberatan kepada Walikota dan ditembuskan ke BPKPD.
 
Ery Purwanti menambahkan “Permasalahan ini terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait aturan perwali kepada para petani. Para petani minim informasi terkait perwali yang baru, sehingga petani tidak tahu harus berbuat apa ketika menghadapi masalah. Padahal ada cara untuk pengajuan keringanan pajak.“ kedepanya BPKPD diharapkan dapat melakukan sosialisasi terkait perwali dan pembayaran pajak kepada para petani. Menaikkan PAD dan tidak menyalahi perwali namun juga tidak membebani para petani di wilayah Kota Mojokerto.
Kembali
AGENDA DEWAN TERBARU
lihat semua
Galery Foto