LINK TERKAIT

Rapat Dengar Pendapat Komisi 3 dengan Paguyuban Karyawan dan Manajemen PT. Bokormas

Komisi 3 DPRD Kota Mojokerto menggelar rapat dengar pendapat dengan Paguyuban Karyawan beserta Manajemen PT. Bokormas, Kepala Bagian Perekonomian & SDA, dan Kepala bagian Hukum Sekertariat Daerah Kota Mojokerto di ruang rapat DPRD, Jalan Gajah Mada, Nomor 145, Kota Mojokerto, Selasa (8/2/2022)
Anggota Komisi 3 menyampaikan bahwa pertemuan ini sebelumnya sudah pernah dibicarakan, namun ada permintaan melalui surat dari salah satu perwakilan karyawan PT. Bokormas yang ingin berdiskusi kembali dengan Anggota DPRD untuk menindaklajuti terkait DBHCHT yang menjadi keresahan karyawan PT. Bokormas.
Udin salah satu perwakilan karyawan menyampaikan mengenai DBHCHT bagi para karyawan dalam bentuk BLT karena tidak semua karyawan mendapatkan bantuan tersebut. Padahal seharusnya bantuan tersebut diterima oleh semua karyawan. “Karyawan yang bekerja kurang lebih sebanyak 500 pekerja tetapi yang mendapatkan hanya 97 pekerja saja” Ungkapnya. Selain itu, didapati karyawan PT. Bokormas yang berdomisili di wilayah Kabupaten Mojokerto mendapatkan bantuan tersebut. “Kami berharap semua karyawan mendapatkan hak yang sama dan tidak menggunakan sistem tebang pilih” tambahnya.
Yuni selaku karyawan juga mempertanyakan mengenai kemana alokasi DBHCHT selama ini dan meminta hak para karyawan tahun 2020. “Cukai rokok setiap tahunnya mengalami kenaikan, karyawan berharap Pemerintah juga memperhatikan hal ini” tambah Yuni.
Ary Setiawan selaku Kabag Perekonomian & SDA menjelaskan bahwa BLT baru diimplementasikan tahun 2021. Pihaknya mendapatkan anggaran BLT dan data penerima dari DPMPTSP & Tenaga Kerja sebanyak 145 karyawan PT. Bokormas. “Setelah turunnya surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Bagian Perekonomian & SDA melakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan HRD perusahaan dan juga dinas terkait. Hasilnya hanya 97 karyawan yang berhak mendapatkan BLT melalui proses verifikasi dan validasi tersebut” imbuhnya. Pemerintah Kota Mojokerto juga mengupayakan kepada Pemprov agar BLT di tahun 2022 pembagiannya tidak berdasarkan domisili atau bagian-bagian tetapi kepada siapapun yang bekerja sebagai karyawan pabrik di daerah tersebut.
Komisi 3 menyampaikan bahwa pihak karyawan harus mengikuti ketentuan pemberian BLT dari Pemprov. Ada wilayah yang berbeda antara BLT dengan DBHCHT tetapi keduanya berhubungan. Komisi 3 akan menindaklanjuti permasalahan ini ke Pemprov untuk mencari jalan keluar sehingga tercipta kesejahteraan dan kenyamanan antar karyawan di PT. Bokormas Kota Mojokerto.
Kembali
AGENDA DEWAN TERBARU
lihat semua
Galery Foto